PERATURAN

TEMEN TEMEN YANG LUPA PERATURAN SEPUTARAN PEKERJAAN KITA BISA DIUNDUH DISINI
UNDANG UNDANG
  1. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (unduh disini)
  2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
  5. Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
  7. Undand-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
  8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
  9. Undang Undang No. 40 tahun 1999 Tentang PERS (Unduh Disini)

PERATURAN PEMERINTAH
  1. PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) 
  2. PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) 
  3. PP 57 th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) 
  4. PP 58 th 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan (unduh disini) 
  5. PP 137 th 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  (unduh disini) 
  6. PP 28 th 2006 tentang  perubahan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan(unduh disini)
  7. Permenkumham Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang pakaian dinas dan atribut
  8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permenkumham tentang Logo
  9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-10.OT.02.01 Tahun 2011 tentang Mars Kementerian
  10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian
  11. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-07.KP.05.02 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PNS
  12. Peraturan Menteri Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
  13. peraturan Menteri Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI
  14. Peraturan Menteri Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  15. Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
  16. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 (Unduh Disini)
  17. Surat Edaran Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 (Unduh Disini)
SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM
  1. Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
  2. Surat Edaran Menteri PAN dan RB No : 05 thn 2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah
  3. Percepatan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
  4. Penilaian Kinerja Pegawai

KEPUTUSAN PRESIDEN
Kepres 174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)

PENETAPAN PRESIDEN
Penpres No.2 Th 1964 tentang Pelaksnaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (unduh disini)

PERATURAN MENTERI
Permen  1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan(unduh disini)

KEPUTUSAN  MENTERI
  1. Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan(unduh disini) 
  2. Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rutan Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (unduh disini) 
  3. Kepmen Th 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah
  4. Kepmen Th 1990 tentang Dana Penunjang Narapidana dan Insentif Karya Narapidana (unduh disini) 
  5. Kepmen Th 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan (unduh disini) 
  6. Kepmen Th 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (unduh disini) 
  7. Kepmen Th 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak dan Tahanan(unduh disini) 
  8. Kepmen Th 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana (unduh disini) 
  9. Kepmen Th 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini) 
  10. Kepmen Th 1999 tentang Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (unduh disini) 
  11. Kepmen Th 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No.174 Th 1999 tentang Remisi(unduh disini) 
  12. Kepmen Th 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Natal Th 1999 Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syahwal 1420 H Th 2000 (unduh disini) 
  13. Kepmen Th 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana(unduh disini) 
  14. Kepmen Th 2000 tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Remisi Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (unduh disini) 
  15. Kepmen Th 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini) 
  16. kepmen Th 2003 tentang Pola Bangunan unit Pelaksana Tehknis Pemasyarakatan(unduh disini) 
  17. Kepmenkeh Th 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan (unduh disini) 
  18. Kepmenkeh Th 1997 tentang Perubahan Kepmenkeh Orta Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (unduh disini)
  19. Kepmen No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas/Rutan (Unduh disini)
  20. Kepmen No. 6 Tahun 2013 Pengangkatan Dan Pemberhentian Tamping (Unduh Disini)

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
  1. SKB MenKeh MenKeu Th 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di RUTAN Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa(unduh disini) 
  2. SKB Th 1984 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi (unduh disini) 
  3. SKB Th 1985 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana (unduh disini) 
  4. SKB Th 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di RUTAN dan LAPAS (unduh disini)

KEPUTUSAN DITJEN PEMASYARAKATAN
Kepditjen Th 1992 Petunjuk Pelaksnaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)

SURAT EDARAN DITJEN PEMASYARAKATAN
  1. SE 1992 tentang Syarat Tambahan Asimilasi Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat (unduh disini) 
  2. SE 1994 tentang Syarat Subtanstif Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini) 
  3. SE 1999 Peningkatan Pemberian Pembebasan Bersyarat (unduh disini) 
  4. SE 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (unduh disini) 
  5. SE ditjen 1997 tentang Hari atau Tanggal Dimulainya Pidana Dijalankan Dalam Kaitannya Perhitungan Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) (unduh disini) 
  6. SE ditjen 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini) 
  7. SE PERATURAN DIRJEN PAS NO. PAS-132.OT.03.01 TAHUN 2010 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Pemberian Remisi terhadap narapidana yang dipidana pokok juga pidana tambahan membayar uang pengganti (unduh disini)
  8. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (unduh disini)


MOU PEMASYARAKATAN DENGAN INSTANSI TERKAIT 




INGIN LEBIH LENGKAP PERATURAN SILAHKAN LIHAT DI    http://www.bphn.go.id/

2 komentar:

Langganan: Postingan (Atom)